ULMWP Menerima Keputusan MSG dan Panggilan Untuk Dukungan Yang Lebih Besar Dari Papua Barat

(Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat berbaris di jalan-jalan Honiara selama MSG bertemu minggu lalu.)

JAYAPURA, PACEKRIBO - ULMWP menerima keputusan MSG dan panggilan untuk dukungan yang lebih besar dari Papua Barat

Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP) tetap positif meskipun (MSG) keputusan Melanesian Spearhead Group untuk menunda penerapannya untuk keanggotaan penuh.

ULMWP juru bicara, Benny Wenda, mengatakan hal ini bisa dilihat sebagai penundaan taktik tapi ULMWP mengakui masalah teknis disorot oleh para pemimpin dan pejabat senior dari MSG.

KTT MSG pemimpin khusus 'pada 14 Juli, di Kepulauan Solomon, telah setuju untuk menunda pertimbangan permohonan keanggotaan penuh oleh ULMWP sampai kriteria keanggotaan dan pedoman yang dikembangkan lebih lanjut.

"Kami ingin berterima kasih kepada para pemimpin Melanesia dan kursi dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon untuk membahas dan memfasilitasi aplikasi kami untuk keanggotaan penuh. Meskipun kecewa, kami tetap optimis untuk melihat aplikasi kita dibahas lebih lanjut pada bulan September di Port Vila, Vanuatu, "kata Wenda.

"Kami menyerukan kepada orang-orang kami Papua Barat, keluarga Melanesia dan Pasifik kami, dan pendukung global untuk melihat keputusan saat para pemimpin kita tidak kalah tetapi sebagai kemajuan untuk meningkatkan proses dalam MSG."

Wenda mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua Barat dan Pasifik untuk dukungan yang luar biasa, menekankan perlunya dukungan lainnya yang berjarak Melanesia dan Pasifik sebagai MSG bekerja menuju puncak para pemimpin khusus bulan September 'di Vanuatu.

"Kami yang ULMWP tidak akan datang sejauh ini jika bukan untuk akar rumput dan dukungan kepemimpinan Pasifik dan kami menyerukan dukungan lebih karena kami bekerja menuju pembentukan suara politik bagi rakyat kita dari Papua Barat."

ULMWP Sekjen, Octovianus Mote, menambahkan bahwa Papua Barat adalah Melanesia dan masalah kami melanggar hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri harus berhak ditangani di Pasifik, bukan pada istilah Indonesia.

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.