Siapa yang lebih Cerdas, Tahu dan Taat pada Aturan di Republik Indonesia ini dalam Diplomasi Internasional?
Oleh Gembala Dr. Ambirek Godmendekmban Socratez Yoman,MA (AGSY)
Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. saat ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam).
Pada saat pak Luhut Menkopolhukam mengundang Lukas Enembe Gubernur Papua, Yunus Wonda Ketua DPRP, dan Timotius Murip Ketua MRP untuk pertemuan dengan pak Luhut para jenderal dari TNI di kantor Menkopolhukam.
Tujuan undangan dan pertemuan ini untuk membantu Diplomasi Internasional Indonesia.
Pada saat Lukas Enembe, Yunus Wonda dan Timotius masuk ke ruang pertemuan, mereka bertiga dipisahkan dan duduk terpisah diantara para jenderal TNI dalam pertemuan itu.
Pak Luhut langsung panggil nama-nama pak Lukas Enembe, Yunus Wonda dan Timotius Morip bukan panggil jabatan.
Pertemuan dimulai dengan memutar vidio tentang perkembangan diplomasi internasional tentang perjuangan Papua Barat Merdeka. Ada beberapa negara sudah dikibarkan bendera bangsa Papua Barat, Bintang Kejora. Perkembangan dan kemajuan dipomasi ULMWP yang dipimpin Tuan Benny Wenda dan kawan-kawan pejuang yang cukup signifikan dan membuat panik dan pusing penguasa Indonesia.
Setelah vidio diputar, pak Luhut langsung sebut nama Lukas Enembe Gubernur Papua, sebagai berikut:
"Pak Lukas, sekarang harus berangkat ke Oxford, Inggris untuk menjemput Benny Wenda dan membawa pulang ke Indonesia. Kami sudah siapkan pesawat dan semua akomodasi perjalanan ini."
Permintaan yang sama disampaikan kepada Yunus Wonda dan Timotius Morip.
Jawaban yang datang dari bapak Lukas Enembe Gubernur Papua kepada pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu:
"Pak Luhut, Undang-Undang Otonomi Khusus membatasi saya. Karena ada lima hal pokok yang diatur oleh pemerintah pusat, dan saya tidak punya kewenangan itu. Salah satu ini masalah Luar Negeri adalah urusan atau kewenangan Pemerintah Pusat. Jadi, saya tidak bisa jemput pak Benny Wenda......"
Sementara pak Dr. Yunus Wonda Ketua DPRP menyampaikan hal yang sama dan beberapa bahaya untuk ke depan, sebagai berikut:
"Pak Luhut, ini perjuangan nasib bangsa, dan saya dan keluarga akan dikutuk tujuh keturunan. Lagi pula, pak Benny Wenda dan saya marga Wonda/Wenda, maka ini tercipta permusuhan abadi keluarga saya dengan keluarga Tuan Benny Wenda. Karena itu, saya juga berdiri pada amanat undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang memerintahkan bahwa Urusan Luar Negeri adalah domainnya Pemerintah Pusat bukan kami di Provinsi Papua......"
Tentu saja pak Timotius Morip, Ketua MRP juga menyampaikan jawaban dan pesan yang sama.
Pengalaman Gubernur Isaac Hindom (alm) pada saat menjadi Gubernur Irian Jaya (kini: Papua) dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terulang kembali.
Pada saat terjadi operasi militer besar-besaran di Papua, ribuan rakyat Papua mengungsi ke Papua Timur (PNG). Untuk mengatasi dan membawa mereka kembali, Menteri Dalam Negeri Indonesia menelepon Gubernur Papua, Isaac Hindom. Menteri mengatakan kepada Gubernur Papua, sebagai berikut:
"Bapak Gubernur, tolong urus rakyat Papua yang menyeberang ke Papua New Guinea itu. Jawaban dari bapak Isaac Hindom ialah 'Bapak Menteri, sekarang kita sudah berbicara tentang rakyat yang sudah pergi ke Negara orang lain, dan yang harus berbicara adalah antar negara. Itu urusan Departemen Luar Negeri atau Menteri Luar Negeri. Kalau rakyat Papua itu pindah ke Ambon/Maluku, hari ini juga saya berangkat mengambil mereka untuk kembali ke Irian Jaya. Kalau saya yang urus rakyat Indonesia dari Papua yang ke PNG, orang pemerintah akan menilai bahwa saya tidak tahu dan tidak taat pada undang-undang dan aturan negara kita." (Sumber: OPM-Otonomi Pemekara, Dan Merdeka: Yoman, 2010:116).
Dalam konteks urusan Dalam Negeri Indonesia Gubernur Jawa Tengah telepon pak Isaac Hindom, Gubernur Papua, sebagai berikut:
"Bapak Gubernur, tolong datang mengurus dan mengatur mahasiswa Irian Jaya yang berkelahi di Jawa Tengah ini."
Jawab pak Isaac Hindom:
"Bapak Gubernur, saya minta maaf karena sedang sibuk mengurus para transmigran yang datang dari Jawa Tengah dan daerah Jawa lain, sehingga saya lupa mengurus anak-anak saya mahasiswa dari Irian Jaya yang sedang belajar di Jawa Tengah. Jadi, kalau boleh, bapak Gubernur, tolong urus dan jaga serta bina mereka dengan baik-baik sebagai sesama bangsa. Karena, saya memperlakukan para transmigran dari Jawa Tengah dan Jawa lain juga dengan cara yang sangat manusiawi. Karena, mereka juga sesama manusia dan warga Negara Indonesia." (Yoman, 2010:116-117).
Benny Wenda adalah simbol atau ikon serta roh dari perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang dimulai sejak 1960-an. Benny Wenda sudah menjadi pemimpin yang berada pada level global, maka Indonesia HARUS duduk setara dengan United Liberarion Movement for West Papua (ULMWP).
ULMWP tidak berbicara sembunyi-sembunyi. ULMWP tidak bersuara di rumput-rumput. ULMWP berada di tempat-tempat terhormat seperti Indonesia. ULMWP ada di MSG dan Indonesia juga ada di sana. ULMWP ada di forum-forum resmi Negara-Negara Pasifik. ULMWP ada di forum Afrika, Carabia, dan Pasifik (ACP). ULMWP ada di PBB yang disponsori oleh Negara Vanuatu.
Sekarang, ULMWP setara dengan FRETELIN di Timor Leste. ULMWP setara dengan PLO di Palestina. ULMWP setara dengan ANC di Afrika Selatan. ULMWP ada kesetaraan dengan FRETELIN, PLO, ANC, walaupun dalam proses perjuangan mereka berbeda metode, siasat dan strategi serta pendekatannya.
Dari gambaran ini menunjukkan siapa yang berpandangan lebih kuno, primitif dan tidak tahu aturan?
Selamat membaca. Doa dan harapan saya, artikel ini menjadi berkat bagi para pembaca.
Ita Wakhu Purom, Kamis, 17 Februari 2022
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
0 Response to "Luhut Binsar Panjaitan Meminta Lukas Enembe, Yunus Wonda, Timotius Morip Menjemput Benny Wenda, Ketua ULMWP di OXFORD, Inggris untuk pulang ke Indonesia"
Posting Komentar