Pater Neles Tebay: Era Jokowi Konflik Papua Semakin Mendunia

Neles Tebay, (dok)

JAYAPURA, MAJALAHLAPAGO - Upaya keseriusan untuk mengakhiri sejumlah konflik di tanah Papua oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dipertanyakan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay.

“Saya menilai bahwa konflik di tanah Papua kembali mendunia saat kepemimpinan Jokowi. Hal itu terlihat dengan adanya sidang internasional pada September 2016 yang mengangkat isu konflik di Papua. Masalah Papua diangkat dalam sidang negara-negara Asia Pasifik. Terakhir itu konflik Papua dibawah ke sidang umum tahun 1970-an,”kata Neles Tebay kepada Jubi, Selasa, (18/10/2016).

Diangkatnya konflik Papua pada sidang internasional, kata Tebay, menandakan bahwa dunia masih mempertanyakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua yang sudah berlangsung lama.

Dia mengatakan, jika ini diperlihatkan kepada dunia maka konflik Papua masih harus dicari solusinya. Sehingga, harus memperlihatkan bahwa masalah Papua yang selama ini dianggap masalah internal di Indonesia sudah terjadi eksternalisasi dunia.

“Saya meminta agar Presiden Jokowi segera menggelar dialog dengan masyarakat Papua dan tokoh-toko terkait lainnya untuk menghentikan eksternalisasi isu konflik Papua,” katanya.

Ditegaskan, semakin pemerintah menunda dialog dengan Papua ini maka semakin banyak lembaga yang membahas soal isu Papua ini menjadi internasionalisasi.

Tokoh gereja di tanah Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman menegaskan, bahwa banyak kunjungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua hingga 100 kali juga kalau tidak menyentuh substansi masalah sama saja sia-sia belaka.

“Rakyat Papua tidak butuh banyak kunjungan. Jokowi itu musti selesaikan substansi masalah. Persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua itu Jokowi harus selesaikan dulu,” tegas Pdt. Socrates Sofyan Yoman kepada Jubi di Jayapura, Senin, (17/10/2016).

Dijelaskan ketu umum Gereja-gereja Baptis Papua ini bahwa, pihaknya secara serius minta kepada Jokowi harus selesaikan kasus pelanggaran HAM (kejahatan negara) selama 50 tahun di atas tanah Papua.

“Setidaknya satu atau dua kasuslah. Jangan jauh-jauh, tapi seperti kasus Paniai Berdarah yang menewaskan empat siswa 8 Desember 2014 oleh aparat keamanan itu. Itu dulu,” katanya.

Menurut Yoman, kalau Jokowi selesaikan satu kasus pelanggaran HAM, berarti dilihat bahwa ada tanda-tanda keseriusan untuk melindungi masyarakat Papua yang telah memilihnya dengan 100 persen suara.(tabloidjubi.com)

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.