![]() |
Seorang oknum polisi bersama seorang temannya yang berpakaian preman tiba-tiba memasuki ruangan dialog interaktif RRI Wamena – Dok. Yayasan Teratai Hati |
MAJALAHLAPAGO, JAYAPURA – Keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan saja berwujud fisik, melainkan bagaimana membuat masyarakat berdaya. Namun, kritik masyarakat terhadap pembangunan, sebagai wujud daya kritis masyarakat, justru dihambat oleh stigma OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Otonomi Khusus Papua dan Pembangunan di Papua yang digagas kelompok anak muda di Wamena, Selasa lalu (6/9/2016) di Rumah Bina, Komplek Tolikara, Wamena.
Dalam kesempatan itu, Thomas Umbu Pati, Kepala Sub Otsus Papua dan Papua Barat Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), mengingatkan kepala daerah Papua dan Papua Barat bahwa pembangunan bukan semata-mata fisik, melainkan bagaimana kepala daerah bisa memampukan masyarakat Papua dalam berbagai hal.
“Kepala daerah, bupati/wali kota di Papua jangan tepuk dada dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung-gedung besar yang mereka bangun, tetapi didalamnya banyak omong kosong, hanya ambil bonus dari infrastruktur yang hendak dibangun dan bisa dikatakan bisnis juga” ujar Thomas Umbu Pati.
Dia juga mengingatkan, masyarakat boleh memrotes jika ada kepala daerah hanya kampanyekan keberhasilan pembangunan fisik belaka, karena yang terpenting, apa strategi yang hendak diterapkan untuk mengatasi banyak masalah di Papua.
Theo Hesegem, aktivis HAM Pegunungan Tengah yang hadir dalam dikusi tersebut, menanggapi saran Thomas sebagai hal yang sulit diwujudkan.
“Kelompok-kelompok seperti kita ini mau kritisi pemerintah itu sulitnya bukan main, karena kita ini dicap sebagai separatis, pengacau dan segala macam, padahal kita ini sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah” tegasnya.
Theo mengambil contoh dugaan intervensi oknum anggota Polisi Polres Jayawijaya berinisial DT yang menerobos masuk ke studio programa 1 RRI Wamena, beberapa waktu lalu (26/8), ketika Forum Masyarakat Jayawijaya Se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) dan Yayasan teratai Hati Papua (YTHP) hendak berdialog terkait keberhasilan advokasi-advokasi yang selama ini dilakukan.(jubi)
0 Response to "Stigma OPM Hambat Masyarakat Kritisi Pembangunan"
Posting Komentar