 |
| Puluhan pro demokrasi yang tergabung dalam Soidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) menggelar aksi damai di di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (18/12). |
MAJALAHLAPAGO,
BANDUNG - Puluhan pro
demokrasi yang tergabung dalam Soidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK)
menggelar aksi damai di di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,
Senin (18/12). Aksi tersebut digelar untuk memperingati pelaksanaan Tri Komando
Rakyat (Trikora).
"Aksi ini kita gelar untuk memperingati Trikora yang dikeluarkan Soekarno pada 1963. Trikora adalah hari di mana Soekarno memberikan komando kepada rakyat Indonesia yang secara politik instruksinya merebut Irian Barat, (West Papua) " kata Juru Bicara SORAK, Barra, kepada wartawan.
Dia melanjutkan, instruksi Trikora yang bertujuan untuk menganeksasi Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia bermasalah lantaran pada saat itu Papua Barat tidak berada dalam kolonisasi siapapun, termasuk Belanda.
"Aksi ini kita gelar untuk memperingati Trikora yang dikeluarkan Soekarno pada 1963. Trikora adalah hari di mana Soekarno memberikan komando kepada rakyat Indonesia yang secara politik instruksinya merebut Irian Barat, (West Papua) " kata Juru Bicara SORAK, Barra, kepada wartawan.
Dia melanjutkan, instruksi Trikora yang bertujuan untuk menganeksasi Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia bermasalah lantaran pada saat itu Papua Barat tidak berada dalam kolonisasi siapapun, termasuk Belanda.
 |
| Puluhan pro demokrasi yang tergabung dalam Soidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) menggelar aksi damai di di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (18/12). |
"Fakta sejarah, Papua Barat tidak sedang
berada di bawah penjajahan siap-siapa saat itu, termasuk Belanda. Permasalahan
Papua Barat juga sudah diserahkan kepada PBB. Tapi Indonesia enggak mau, malah
melancarkan Trikora. Padahal tidak sedang dijajah siapa-siapa," kata dia.
Proses aneksasi Papua Barat juga dinilai mengabaikan Resolusi Majelis Umum 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbit pada 1960 yang memberi kebebasan kepada setiap bangsa untuk memerdekakan diri.
"Resolusi Majelis Umum 1415 itu isinya seluruh negara yang tak berpemerintahan, boleh memerdekakan sendiri. Soekarno tidak menjalankan perintah PBB. Kalau mau merebut Papua Barat, merebut dari siapa," terangnya.
Relaisasi Trikora, Soekarno pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto melakukan Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat.
Proses aneksasi Papua Barat juga dinilai mengabaikan Resolusi Majelis Umum 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbit pada 1960 yang memberi kebebasan kepada setiap bangsa untuk memerdekakan diri.
"Resolusi Majelis Umum 1415 itu isinya seluruh negara yang tak berpemerintahan, boleh memerdekakan sendiri. Soekarno tidak menjalankan perintah PBB. Kalau mau merebut Papua Barat, merebut dari siapa," terangnya.
Relaisasi Trikora, Soekarno pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto melakukan Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat.
 |
| Puluhan pro demokrasi yang tergabung dalam Soidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) menggelar aksi damai di di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (18/12). |
Operasi Mandala disusul dengan berbagagai operasi
militer lainnya seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala,
Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Show
of Force, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-Lumba, Operasi Jayawijaya, hingga
Operasi Khusus. Melalui serangkaian operasi ini, wilayah Papua Barat diduduki
dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai.
"Kami ingin sejarah Papua Barat diluruskan. Posisi politiknya adalah (mendukung) referendum, self-determination. Syarat referendum adalah menarik militer organik maupun non organik dari Papua," pungkasnya.
"Kami ingin sejarah Papua Barat diluruskan. Posisi politiknya adalah (mendukung) referendum, self-determination. Syarat referendum adalah menarik militer organik maupun non organik dari Papua," pungkasnya.
0 Response to "Peringati Trikora, Pro Demokrasi di Bandung Dorong Referendum Papua Barat "
Posting Komentar