 |
| Ilst foto pengemis |
Oleh: Step M Pigai
SURABAYA, PACEKRIBO - Negara Memikirkan kepuasaan kekayaan petinggi itu sendiri, tanpa melihat kemiskinan rakyat jelata yang banyak menjadi perkumpulan pengamen di sepanjang ruas jalan kota-kota besar seperti: Jawa di Jakarta/batavia, Bogor, Bandung, Yongja, Solo, Salatika, Semarang, Malang, Surabaya dan Indonesia tengga makasar dan lain sekitarNya. Dimana Nasionalisme negara ini, yang mengatur berganda hukum terkait kebebasan dan keserataan kemanusiaan terkait jaminan negara terhadap rakyat? tentu sulit akibat petinggi negara dan para politisi hanya mementingkan kepuasaan diri oleh kekayaan.
Negara Demokratis hanya penipu publik tetapi bisa dikatakan Negara Colonial/Pemerintah Colonial yang hanya menjaja rakyat dengan melakukan tindakan kekerasan melalui perampasan hak milik rakyak dan hak hidup rakyat. Itulah satu skenario yang dirancan oleh para capitalis/imperealis dan colonialis dan militeris demi kepentingan kekuasaan dan kepuasan untuk diriNya petinggi negara dan politisi negara itu sendiri.
Sistematis inilah yang diterapkan pula di West Papua demi kepentingan ekonomi antara para capitalis/Imperealis dan Colonialis hingga memakai militeris sebagai peralat untuk menguasai kekuasaan atau guna meloloskan sebuah Perusahaan yang mau masuk di papua, sehingga militeris menjalankan tindakan itu sesuai dengan kesepakatan antara tiga musuh mangsa ini.
Pengurasan kekayaan Alam Papua sangat tidak terhormat, dicuri dengan kekerasan terhadap rakyat sipil atau warga yang mempunyai hakNya, enta warga tersebut melakukan aksi atau menegur terhadap pencuri atau perusahaan tersebut, pastiNya militer mengambil tindakan dengan tidak kemanusiaan hingga memukul atau menembak mati warga tersebut, itulah realitas yang selalu terjadi.
Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (katannya) Mana hukum yang diterapkan dinegara ini untuk melindungi hak hidup maupun melindunggi kekayaan alamNya, tentunya tidak ada hukum satu pun yang berlaku terhadap Bangsa malanesia atau bangsa papua, Wajarlah jika hal itu terjadi karena sangat jauh beda Ideologi antara Bangsa Melayu Indonesia dan Bangsa Malanesia West Papua.
Sejara Kebebasan terhadap bangsa west papua pada 01 Desember 1961 adalah Kemerdekaan yang Demokratis tetapi saat rezim suharto mengelabuih sejara kemerdekaan bangsa west papua itu hingga, membentuk trikora agar ingin merampas hak bangsa lain dengan banyak nya operasi-operasi Militer yang dilakukan sampai pada puncaknya Pepera yang diistilakan bangsa melalu Musyawara mufakat, sebenarnya Referendum atau "one man one vote" satu orang satu suara. Dalam bergulir pepera itu pun tidak semua Rakyat papua yang diikut sertakan tetapi hanya seberapa saja yang diikutkan bersamaan dengan rakyat melayu, saat persiapan pepera rakyat papua yang diikut sertakan itu pun dalam tekanan militrleris indonesia sampai dikarantinakan sebulan.
Pelaksaan pepera 1969 adalah ilegal, karena itu hanya kepentingan antara Indonesia dan Amerika demi keinginan pengurasan kekayaan alam bumi papua yang polos dalam arti masih utuh kekayaan alam di bumi papua, sehingga atas kepentingan atau join antara Indonesia dan Amerika maka secara tidak Demokratis menetapkan wilaya west papua adalah daerah penguasa Indonesia.
Kelicikan Capitalis Amerika sebagai penjajah Dunia memanipulasi sejara rekayasa bersamaan dengan Colonial Indonesia hanya demi Kekuasaan kekayaanNya.
Pergerakan perjuangan Anak Bangsa west papua tetap selalu hidup dalam perjuangan perlawan ini. Karena kebenaran itu tidak akan dikalakan oleh kekerasan dan kejahatan yang selalu diterapkan atau dilakukan oleh ketiga musuh Utama yakni Capitalis, Colonialis dan Militerisme yang sebagai dalang utama musuh kita rakyat papua yang perlunya kita rakyat Papua harus Hancurkan, Hapuskan dan Lawan dengan kita rakyat Papua mendasarkan Kesadaran akan Sang Pencipta Tuhan Allah dan Alam Papua bhakan Kesadaran Diri kita sebagai bangsa yang memiliki Adat sebagai Jati Diri hingga Memahami Sejara sebagai dasar kebenaran maka, tentunnya Kesadaran diri akan terbentuk menjadi radik dalam perjuangan ini sampai akhir Kebebasan itu tercapai.
LAWAN.
Penulis: Step M Pigai, Ketua AMP Komite kota surabaya
0 Response to "Kepuasaan Petinggi Negara Dan Politisi Membawah Kekerasan"
Posting Komentar